Skip to main content

Full text of "Pendidikan Anti Korupsi"

See other formats


BAB 



PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 
PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) 



A. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SK/KD 



MODEL INTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 
SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


DIMENSI DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 


1. Menghargai 
nilai-nilaijuang 
dalam proses 
perumusan 
Pancasila 
sebagai Dasar 
Negara 


H.Mendeskripsikan 
nilai-nilaijuang 
dalam proses 
perumusan 
Pancasila sebagai 
Dasar Negara. 


VI/1 


1. Politik: 

a. Membuat kebijakan 
didasarkan pada 
kepentingan 
umum/bersama bukan 
ambisi pribadi yang 
menguntungkan 
kelompok tertentu (adil) 

b. Tidak melaksanakan 
kebijakan didasari oleh 
sikap Clientelistik (janji- 
janji dengan hadiah 
supaya mengikuti 
kemauannya) (berani, 
adil) 

2. Sosiologi: 

a. Selalu menepatijanji. 
(disiplin, tanggung 
jawab) 


KEBERSAMAAN: Hal bersama, 
seperti rasa persaudaraan, 
kekekeluargaan, senasib 
sepenanggungan dan merasa 
menjadi satu kesatuan 
(integritas). 

KONSEKUEN: sesuai dengan 
apa yang dikatakan/diperbuat, 
berwatak teguh, tidak 
menyimpang dari apa yang 
sudah diputuskan 

BIJAKSANA: selalu 
menggunakan akal budinya 
(pengalaman dan 
pengetahuannya), arif, tajam 
pikiran, pandai dan hati-hati 
(cermat, teliti, dsb.) 


Nilai, biasanya selalu berkaitan dengan hal-hal yang 
baik, bagus, indah, berguna, dan berharga. Nilai-nilai 
juang dalam proses perumusan Pancasila berarti hal- 
hal yang baik, yang indah, yang berharga ketika 
merumuskan Pancasila seperti kebersamaan, 
persatuan dalam perbedaan, rela berkorban demi 
tercapainya cita-cita bersama, yaitu terumuskannya 
dasar negara. Oleh karena itu, sebagai generasi muda 
harus berani dan rela berkorban untuk kepentingan 
umum/bersama. 

Nilai juang yang ditampilkan oleh para tokoh perumus 
Pancasila selalu mengedepankan kepentingan 
umum/bangsa, seperti konsekuen, bijaksana, dan 
kerja keras. (dimensi politik) dan selalu menghindari 
perilaku ambisi pribadi dan tidak mencari keuntungan 
pribadi. Para perumus Pancasila juga tidak 
mengingkari janji yang sudah disepakati, tidak 
membeda-bedakan dalam memberi kesempatan 
berbicara. Ketika itu, semua yang hadir diberi hak 



17 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


DIMENSI DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 








b. Tidak adanya 
deskriminasi dalam 
memberikan 
pelayanan. (adil) 

3. Ekonomi: 

a. Melakukan persaingan 
sehat demi 
keberhasilan (jujur, 
kerja keras, tanggung 
jawab) 

b. Hemat dalam 
menggunakan sumber 
daya (sederhana,) 

4. Hukum: 

a. Tidak melakukan 
pemalsuan dokumen, 
surat, tandatangan. 
(jujur) 

b. Tidak melakukan 
penipuan terhadap 
pihak lain (jujur, 
disiplin) 

c. Tidak melakukan 
pengrusakan milik 
negara/milik umum 
(tanggung jawab) 


IKHLAS: bersih hati, tulus hati. 

RAJIN: suka bekerja (belajar 
dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, 
selalu berusaha giat, terus 
menerus. 

SPORTIF: bersifat kesatria, 
jujur, tegak (tetap pendirian, 
tetap memegang keadilan). 

TANGGUNG JAWAB: keadaan 
wajib menanggung segala 
sesuatunya (kalau terjadi apa- 
apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, diperkarakan, 
dsb. Misalnya berani dan siap 
menerima resiko, amanah, tidak 
mengelak, dan berbuat yang 
terbaik), hakfungsi menerima 
pembebanan sebagai akibat 
sikap pihaksendiri atau pihak 
lain, melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas dengan 
sungguh-sungguh. 

DISIPLIN: tata tertib, ketaatan 
(kepatuhan) pada peraturan, 
tepat waktu, tertib, dan 
konsisten. 

JUJUR: lurus hati, tidak curang, 
tulus, dapat dipercaya, berkata 
dan bertindak benar, 
mengungkapkan sesuatu 


untuk berpendapat. 

Panitia perumus Pancasila saling bekerjasama, tidak 
ada persaingan yang tidak sehat, semua panitia 
bekerja keras, tidak boras waktu, menghemat biaya, 
dan makan seadanya. (dimensi ekonomi) 

Semua tim perumus Pancasila tidak melakukan 
perbuatan tercela seperti pemalsuan maupun 
penipuan dokumen-dokumen usulan dasar negara, 
baik usulan dari Moh. Yamin, Mr Soepomo, dan Ir. 
Soekarno. Mereka tetap menjaga dari kerusakan 
terhadap dokumen-dokumen perumusan Pancasila 
dengan ikhlas, sportif, jujur, dan tanqqunq jawab. 
Tindakan kurang terpuji yang harus dihindari seperti 
tersebut di atas merupakan bentuk korupsi dilihat dari 
aspek hukum . 

Dalam perumusan Pancasila tidak langsung jadi. 
Namun, ada beberapa tokoh, seperti Soepomo, 
Soekarno yang mengusulkan isi Pancasila yang 
berbeda isinya. 

Usulan-usulan tersebut tidak langsung diterima oleh 
BPUPKI. Setiap usulan ditampung dan 
dimusyawarahkan bersama. Oleh karena itu, 
dibentuklah sebuah tim khusus. Tim tersebut 
kemudian berkembang menjadi sebuah panitia kecil 
yang terdiri atas sembilan orang. Mereka adalah 
Soekarno, Moh. 

Hatta, Moh. Yamin, Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, 
Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wachid Hasyim, H. Agus 
Salim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Tim inilah yang 
kemudian disebut sebagai Panitia Sembilan. Panitia 



18 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


DIMENSI DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 










sesuai dengan kenyataan (tidak 
berbohong), dan punya niat 
yang lurus terhadap setiap 
tindakan. 

KERJA KERAS: kegiatan 
melakukan sesuatu dengan 
sungguh-sungguh, pantang 
menyerah/ulet dan semangat 
dalam berusaha. 


Sembilan bertugas 

membahas lebih lanjut usulan-usulan tentang dasar 

negara. 

Peristiwa ini membuktikan bahwa Tim Sembilan tidak 

diskriminatif dalam pelayanan semua tokoh diberi hak 

untuk menqemukakan pendapat. (dimensi sosioloqi) 




1.2.Meneladani nilai-nilai 
juang para tokoh 
yang berperan dalam 
proses perumusan 
Pancasila sebagai 
Dasar Negara dalam 
kehidupan sehari- 
hari 


1. Politik: 

a. Membuat kebijakan 
didasarkan pada 
kepentingan 
umum/bersama bukan 
ambisi pribadi yang 
menguntungkan 
kelompok tertentu 

b. Tidak melaksanakan 
kebijakan didasari oleh 
sikap Clientelistik (janji- 
janji dengan hadiah 
supaya mengikuti 
kemauannya) 

2. Sosiologi: 

a. Selalu menepati janji 

b. Tidak adanya 
deskriminasi dalam 
memberikan 
pelayanan. 


KEBERSAMAAN: Hal bersama, 
seperti rasa persaudaraan, 
kekekekeluargaan, senasib 
sepenanggungan dan merasa 
menjadi satu kesatuan 
(integritas). 

HEMAT: berhati-hati dalam 
membelanjakan uang, tidak 
boras, cermat. 

BIJAKSANA: selalu 
menggunakan akal budinya 
(pengalaman dan 
pengetahuannya), arif, tajam 
pikiran, pandai dan hati-hati 
(cermat, teliti, dsb.) 

RAJIN: suka bekerja (belajar 
dsb.), tekun, sungguh2 bekerja, 
selalu berusaha giat, terus 
menerus. 

SPORTIF: bersifat kesatria, 


Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan 
dalam proses perumusan Pancasila sebagai Dasar 
Negara sangat penting dilakukan. Nilai-nilai tersebut 
adalah kebersamaan, persatuan dalam perbedaan, 
musyawarah, toleransi, saling menghargai pendapat, 
rela mengorbankan tenaga, waktu dan pemikiran 
(rajin) demi terumuskannva Pancasila sebagai Dasar 
Negara. (dimensi politik) 

Kebersamaan selalu ditunjukkan oleh para tokoh 
perumus Pancasila, ia selalu menghindarkan diri dari 
perilaku seperti ambisi pribadi, mencari keuntungan 
pribadi, dan tidak ada janji-janji atau tuntutan dari para 
tokoh di kemudian hari, karena tindakan tersebut 
merupakan perbuatan tercela (tidak sportif) yang 
dapat dikategorikan sebagai bentuk korupsi. (dimensi 
sosiologi). 

Para tokoh ketika bersidang selalu hadir tepat waktu, 
berarti mereka tidak korupsi waktu (disiplin). Setiap 
anggota tim perumus juga diberi kesempatan untuk 
berbicara dan berpendapat, tidak ada deskriminasi 
dalam memberikan kesempatan. (dimensi sosiologi) 
Para tokoh juga bersatu padu, walaupun mereka 



19 



STANDAR 
KOMPETENSI 



KOMPETENSI DASAR 



KLS/ 
SMT 



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 



DIMENSI DAN INDIKATOR 



Ekonomi: 

a. Melakukan persaingan 
sehat demi 
keberhasilan 

b. Hemat dalam 
menggunakan sumber 
daya 

Hukum: 

a. Tidak melakukan 
pemalsuan dokumen, 
surat, tanda tangan 

b. Tidak melakukan 
penipuan terhadap 
pihaklain 

c. Tidak melakukan 
pengrusakan milik 
negara/milik umum 



NILAI ACUAN 



jujur, tegak (tetap pendirian, 
tetap memegang keadilan). 

TANGGUNG JAWAB: keadaan 
wajib menanggung segala 
sesuatunya (kalau terjadi apa- 
apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, diperkarakan, 
dsb. Misalnya berani dan siap 
menerima resiko, amanah, tidak 
mengelak, dan berbuat yang 
terbaik), hakfungsi menerima 
pembebanan sebagai akibat 
sikap pihaksendiri atau pihak 
lain, melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas dengan 
sungguh-sungguh. 

DISIPLIN: tata tertib, ketaatan 

(kepatuhan) pada peraturan, 
tepat waktu, tertib, dan 
konsisten. 

JUJUR: lurus hati, tidak curang, 
tulus, dapat dipercaya, berkata 
dan bertindak benar, 
mengungkapkan sesuatu 
sesuai dengan kenyataan (tidak 
berbohong), dan punya niat 
yang lurus terhadap setiap 
tindakan. 

KERJA KERAS: kegiatan 
melakukan sesuatu dengan 



MODEL INTEGRASI 



berasal dari beragam suku, agama, daerah, mereka 
tidak menunjukkan persaingan yang tidak sehat dan 
menghindari dari sikap boros dalam memanfaatkan 
fasilitas seperti kertas, waktu, dan dana. ( dimensi 
ekonomi) 

Di samping itu, perilaku yang perlu dicontoh dari para 
tokoh perumus Pancasila sebagai dasar negara 
adalah membuat peratuan, mereka selalu 
bermusyawarah dalam memecahkan perbedaan 
pendapat, menjaga keaslian dokumen-dokumen hasil 
perumusan, ia secara ikhlas mengorbankan tenaga, 
waktu dan pemikiran, karena itu ia menghindarkan diri 
dari penipuan terhadap sesama tim perumus dan 
selalu menjaga dokumen hasil perumusan dari 
kerusakan, karena itu merupakan dokumen penting. 
(dimensi hukum) 

Keteladanan lain para tokoh perumus Pancasila yang 
dapat dijadikan contoh adalah toleransi dari anggota 
perumus Pancasila. Adanya perbedaan dalam 
berpendapat tidak menjadi penghambat, tetapi karena 
adanya toleransi akhirnya berhasil di rumuskan 
Pancasila Dasar Negara. (dimensi politik) 
Ketika merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, 
sikap yang perlu dicontoh dari mereka adalah sikap 
kerja keras, pantang menyerah, dan berjiwa besar . 
Meskipun terjadi perbedaan pendapat yang sangat 
tajam pada akhirnya perumusan Pancasila sebagai 
dasar Negara dapat terwujud. Hal ini dapat terjadi 
karena dalam membuat kebijakan-kebijakan mereka 
selalu mengutamakan kepentingan umum di atas 
kepentingan pribadi maupun golongan. 



20 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


DIMENSI DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 






sungguh-sungguh, pantang 
menyerah/ulet dan semangat 
dalam berusaha. 




2. Memahami 
sistem 

pemerintahan 
Republik 
Indonesia 


2.1. Menjelaskan proses 
Pemilihan umum 
(Pemilu)dan 
Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada). 




1. Politik: 

a. Membuat kebijakan 
didasarkan pada 
kepentingan 
umum/bersama bukan 
ambisi pribadi yang 
menguntungkan 
kelompok tertentu 

b. Tidak melaksanakan 
kebijakan yang 
didasari oleh sikap 
Clientelistik (janji-janji 
dengan hadiah supaya 
mengikuti 
kemauannya) 

c. Tidak tebang pilih. 

2. Sosiologi: 

a. Tidak melakukan 
deskriminasi 

b. Tidak melakukan 
nepotisme 

c. Tidak melakukan 
kolusi. 

3. Ekonomi: 

a. Melakukan persaingan 
yang sehat demi 
keberhasilan 

b. Tida menerima suap 


HEMAT: berhati-hati dalam 
membelanjakan uang, tidak 
boras, cermat. 

SPORTIF: bersifat kesatria, 
jujur, tegak (tetap pendirian, 
tetap memegang keadilan). 

TANGGUNG JAWAB: keadaan 
wajib menanggung segala 
sesuatunya (kalau terjadi apa- 
apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, diperkarakan, 
dsb. Misalnya berani dan siap 
menerima resiko, amanah, tidak 
mengelak, dan berbuat yang 
terbaik), hakfungsi menerima 
pembebanan sebagai akibat 
sikap pihaksendiri atau pihak 
lain, melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas dengan 
sungguh-sungguh.. 

JUJUR: lurus hati, tidak curang, 
tulus, dapat dipercaya, berkata 
dan bertindak benar, 
mengungkapkan sesuatu 
sesuai dengan kenyataan (tidak 
berbohong), dan punya niat 
yang lurus terhadap setiap 


Salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya 
pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala 
daerah (Pilkada). Dalam proses pemilu dan pilkada 
hams dihindari ambisi pribadi, dan persekongkolan, 
karena akan mendorong orang untuk menghalalkan 
segala cara demi kemenangan dalam Pemilu maupun 
Pilkada. (keiuiuran) Perilaku seperti ini berarti tidak 
melakukan korupsi dilihatdari dimensi politik. 
Di samping itu, dalam proses pemilu maupun Pilkada 
pembuatan keputusan hasil Pemilu dan Pilkada hams 
didasarkan untuk kepentingan umum bukan untuk 
keuntungan kelompok tertentu, karena hal itu 
bertentangan dengan keadilan dan merupakan bentuk 
korupsi dibidang politik. Demikian juga dalam 
melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu 
maupun Pilkada hams dilakukan secara adil, tidak 
boleh tebang pilih. misalnya dalam pendaftaran calon 
pemilih dan dipilih diberikan kesempatan yang sama 
sesuai dengan persyaratan, sehingga tidak ada 
deskriminasi (adil) dalam memberi kesempatan untuk 
ikut serta dalam pemilihan umum dan Pilkada. 
(dimensi politik) 

Ditinjau dari segi sosiologis dan ekonomi, proses 
penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada hams terhindar 
dari tindakan nepotisme atau semata-mata hanya 
mencari keuntungan pribadi dan mengindari 
persekongkolan (kolusi) demi keuntungan pribadi. Di 
samping itu, setiap calon yang dipilih hams siap kalah 



21 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


DIMENSI DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 








c. Tidak boros dalam 
memanfaatkan sumber 
daya. 

4. Hukum: 

a. Tidak melakukan 
penggelapan. 

b. Tidak melakukan 
pemalsuan 

c. Tidak melakukan 
pencurian 

d. Tidak melakukan 
penipuan 

e. Tidak melakukan 
persekongkolan 


tindakan. 

MANDIRI: dalam keadaan 
dapat berdiri sendiri, tidak 
bergantung dengan orang lain, 
percaya pada kemampuan diri 
sendiri, mampu mengatur 
dirinya sendiri, dan mengambil 
inisiatif. 

BERANI: mempunyai hati yang 
mantap dan rasa percaya diri 
yang besar dalam menghadapi 
bahaya, kesulitan, dsb. (Tidak 
takut, gentar, kecut) dan 
pantang mundur. 


atau menang (sportif) tidak dibenarkan melakukan 
persaingan yang tidak sehat, melakukan suap atau 
politik uang, dan menghambur-hamburkan dana 
negara. (tidak sehat) 

Tindakan lainnya yang harus dihindari dalam proses 
pemilu atau pilkada yang berkaitan dengan ketaatan 
pada peraturan perundangan/hukum adalah 
penggelapan suara (tidak iuiur) pemalsuan dokumen, 
pencurian suara, penipuan calon pemilih ataupun 
yang dipilih, dan tidak melakukan persekongkolan 
antar panitia pemilihan, karena perbuatan tidak terpuji 
di atas termasuk perbuatan korupsi. (dimensi hukum) 
Dalam pemilu/pilkada seorang petugas juga harus 
bersikap adil artinya tidak pilih kasih, netral, obyektif, 
tidak diskriminatif, dan tidak memihak kepada siapa 
pun. Semua masyarakat harus diperlakukan dengan 
sama sesuai hak dan kewajibannya. Sebab kalau tidak 
demikian atau bersikap sebaliknya maka dapat 
dikatakan melakukan korupsi ditiniau dari politik dan 
hukum. 

Sebagai anggota masyarakat iuga harus berani 
melaporkan kepada pihak yang berwajib jika merasa 
hak-haknya dikebiri. Karena hal itu merupakan 
pelanggaran dibidang hukum 




2.2. Mendeskripsikan 
tugas dan fungsi 
pemerintahan pusat 
dan daerah 




1. Politik: 

a. Membuat kebijakan 
didasarkan pada 
kepentingan 
umum/bersama bukan 
ambisi pribadi yang 
menguntungkan 


KEBERSAMAAN: Hal bersama, 
seperti rasa persaudaraan, 
kekekekeluargaan, senasib 
sepenanggungan dan merasa 
menjadi satu kesatuan 
(integritas). 

HEMAT: berhati-hati dalam 


Tugas merupakan suatu perintah yang harus 
dijalankan, sehingga menjadi tanggung jawab bagi 
penerima tugas untuk menjalankan tugas tersebut. 
Dalam tatanan pemerintahan tugas yang harus 
dijalankan itulah menjadi kewenangan pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah. Dalam keadaan tertentu 
pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk 



22 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


DIMENSI DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 








kelompok tertentu 

b. Tidak melaksanakan 
kebijakan didasari oleh 
sikap Clientelistik 
(janji-janji dengan 
hadiah supaya 
mengikuti 
kemauannya) 

c. Tebang pilih. 

2. Sosiologi 

a. Tidak melakukan 
deskriminasi 

b. Tidak melakukan 
nepotisme 

c. Tidak melakukan 
kolusi. 

3. Ekonomi: 

a. Melakukan persaingan 
yang sehat demi 
keberhasilan 

b. Tidak menerima suap 

c. Tidak boros dalam 
memanfaatkan sumber 
daya 

4. Hukum: 

a. Tidak melakukan 
penggelapan. 

b. Tidak melakukan 
pemalsuan 

c. Tidak melakukan 
pencurian 

d. Tidak melakukan 


membelanjakan uang, tidak 
boros, cermat. 

SPORTIF: bersifat kesatria, 
jujur, tegak (tetap pendirian, 
tetap memegang keadilan). 

TANGGUNG JAWAB: keadaan 
wajib menanggung segala 
sesuatunya (kalau terjadi apa- 
apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, diperkarakan, 
dsb. Misalnya berani dan siap 
menerima resiko, amanah, tidak 
mengelak, dan berbuat yang 
terbaik), hakfungsi menerima 
pembebanan sebagai akibat 
sikap pihak sendiri atau pihak 
lain, melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas dengan 
sungguh-sungguh. 

JUJUR: lurus hati, tidak curang, 
tulus, dapat dipercaya, berkata 
dan bertindak benar, 
mengungkapkan sesuatu 
sesuai dengan kenyataan (tidak 
berbohong), dan punya niat 
yang lurus terhadap setiap 
tindakan. 

ADIL : sama berat, tidak berat 
sebelah, tidak memihak /tidak 
pilih kasih, berpihak/berpegang 


mengatur pemerintah daerah, sehingga daerah hams 
melaksanakannya. Namun, dalam melaksanakan 
kewenangannya pemerintah pusat tidak boleh 
sewenanq-wenanq (adil), mereka hams 
memperhatikan kepentinqan umum/bersama. (dimensi 
politik) 

Tugas pemerintah baik pusat maupun daerah antara 
lain (1) melindungi masyarakat, menjaga persatuan 
dan kesatuan, kerukunan nasional, keutuhan NKRI, (2) 
mengembangkan demokrasi, (3) mewujudkan keadilan 
dan pemerataan kesejahteraan, (4) meningkatkan dan 
menyediakan pendidikan, kesehatan, fasilitas umum, 
jaminan sosial warganya, (5) melestarikan lingkungan 
dan nilai-nilai sosial budaya bangsa. Oleh karena itu, 
dalam melaksanakan tugasnya pemerintah hams 
benar-benar memihak kepada rakyat, tidak boleh 
melakukan deskriminasi, nepotisme, maupun kolusi. 
(dimensi sosiologi, politik) 

Untuk mewujudkan tugas dan wewenang tersebut, 
dalam membuat kebijakan tidak dibenarkan 
berdasarkan pada ambisi pribadi yang hanya 
menguntungkan kelompok tertentu, tetapi hams 
didasari kepada rasa keadilan. 
Demikian juga, dalam pengawasan terhadap 
penyelenggaraan pemerintahan perlu dilakukan 
secara merata, adil, tidak tebang pilih. Pelayanan 
fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, 
hukum hams dihindari dari tindakan deskriminasi, 
nepotisme, kolusi, persekongkolan. Karena hal itu 
melanggar hukum. (dimensi politik, hukum) 
Untuk mengembangkan demokrasi ekonomi, hams 
dihindari persaingan yang tidak sehat, seperti memberi 



23 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTIKORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


DIMENSI DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 








penipuan 
e. Tidak melakukan 
persekongkolan 


kepada kebenaran, sepatutnya, 
tidak sewenang-wenang, 
seimbang, netral, objektif dan 
proporsional. 


kesempatan seluas-luasnya kepada pegusaha besar 
menguasai dari hulu sampai hilir sehingga mematikan 
pengusaha kecil. Karena hal itu bertentangan dengan 
asas ekonomi kerakyatan/kekekekeluargaan. Di 
samping itu, tindakan penyuapan kepada pejabat, 
petugas, aparatur negara, serta penggunaan sumber 
daya negara secara berlebihan yang mengarah 
kepada tindakan pemborosan, hams dihindari karena 
perbuatan itu merupakan perbuatan yang tidak 
bertanqqunq jawab. (dimensi ekonomi) 
Pejabat di pemerintah pusat maupun daerah, ketika 
memiliki wewenang dan kekuasaan, terkadang timbul 
niat jahat untuk menyalahgunakannya, karena itu 
tindakan jahat seperti penggelapan uang, barang, 
pemalsuan dokumen, surat-surat, tanda tangan, 
pencurian, penipuan atau mark up pembiayaan 
bangunan, serta menerima gratifikasi harus dihindari 
karena itu semua merupakan tindakan tidak sportif. 
Hal ini dapat dikategorikan bentuk tindakan korupsi 
dilihat dari dimensi politik. 



24 



INTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR KORUPSI 
MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn) 
SD/MI KELAS VI SEMESTER 2 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


ASPEK DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 


3. Memahami 
peran 
Indonesia 
dalam 
lingkungan 
negara-negara 
di Asia 
Tenggara 


3.2 Memberikan contoh 
peran Indonesia 
dalam lingkungan 
negara-negara di 
Asia Tenggara 


VI/2 


1. Politik: 

a. Membuat kebijakan 
didasarkan pada 
kepentingan 
umum/bersama bukan 
ambisi pribadi yang 
menguntungkan 
kelompok tertentu (adil) 

b. Tidak melaksanakan 
kebijakan didasari oleh 
sikap Clientelistik (janji- 
janji dengan hadiah 
supaya mengikuti 
kemauannya) (berani, 
adil) 

2. Sosiologi: 

a. Selalu menepatijanji. 
(disiplin, tanggungjawab) 

b. Tidak adanya 
deskriminasi dalam 
memberikan pelayanan. 
(adil) 

3. Ekonomi: 

a. Melakukan persaingan 
sehat demi keberhasilan 
(jujur, kerja keras, 
tanggungjawab) 

b. Hemat dalam 


KESETARAAN: kesejajaran, sama 
tingkatan/kedudukan, sebanding, 
sepadan, seimbang. 

KEBERSAMAAN: Hal bersama, 
seperti rasa persaudaraan, 
kekekeluargaan, senasib 
sepenanggungan dan merasa 
menjadi satu kesatuan (integritas). 

HEMAT: berhati-hati dalam 
membelanjakan uang, tidak boros, 
cermat. 

SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, 
tegak (tetap pendirian, tetap 
memegang keadilan). 

DISIPLIN: tata tertib, ketaatan 
(kepatuhan) pada peraturan, tepat 
waktu, tertib, dan konsisten. 

JUJUR: lurus hati, tidak curang, 
tulus, dapat dipercaya, berkata dan 
bertindak benar, mengungkapkan 
sesuatu sesuai dengan kenyataan 
(tidak berbohong), dan punya niat 
yang lurus terhadap setiap tindakan. 

ADIL : sama berat, tidak berat 
sebelah, tidak memihak /tidak pilih 


Secara geografis Indonesia terletak di kawasan 
Asia Tenggara. Sejak dahulu Indonesia telah 
menjalin hubungan baik dengan negara-negara 
di kawasan Asia Tenggara. Sebagai contoh 
Indonesia telah menjadi pemrakarsa berdirinya 
organisasi ASEAN (Association of South Asian 
Nation) yang diterjemahkan menjadi Perbara 
(Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara). 
Organisasi tersebut berdiri pada tanggal 8 
Agustus 1967. Peran Indonesia dalam 
memrakarsai berdirinya ASEAN tersebut 
membuktikan bahwa Indonesia mampu 
pemimpin dan mampu bekerja sama dengan 
dengan negara-negara tetangga. (dimensi 
politik) 

Meneladani nilai-nilai juang para tokoh 
khususnya dari Indonesia yang berperan dalam 
pembentukan ASEAN sangat penting 
dilakukan. Nilai-nilai tersebut adalah 
kebersamaan, persatuan dalam perbedaan, 
musyawarah, toleransi, saling menghargai 
pendapat, rela mengorbankan tenaga, waktu 
dan pemikiran demi terwujudnya suatu 
organisasi yang dapat menjadi wahana untuk 
meningkatkan kerja sama negara-negara di 
kawasan Asia Tenggara.. (dimensi politik) 
Kebersamaan selalu ditunjukkan oleh para 
tokoh yang hadir. ia selalu menghindarkan diri 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


ASPEK DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 








menggunakan sumber 
daya (sederhana,) 
4. Hukum: 

a. Tidak melakukan 
pemalsuan dokumen, 
surat, tandatangan. 
(jujur) 

b. Tidak melakukan 
penipuan terhadap pihak 
lain (jujur, disiplin) 

c. Tidak melakukan 
pengrusakan milik 
negara/milik umum 
(tanggungjawab) 


kasih, berpihak/berpegang kepada 
kebenaran, sepatutnya, tidak 
sewenang-wenang, seimbang, 
netral, objektif dan proporsional. 

BERANI: mempunyai hati yang 
mantap dan rasa percaya diri yang 
besardalam menghadapi bahaya, 
kesulitan, dsb. (Tidak takut, gentar, 
kecut) dan pantang mundur. 


dari perilaku seperti ambisi untuk kepentingan 
pribadi maupun negaranya sendiri mencari 
keuntungan pribadi, dan tidak adajanji-janji atau 
tuntutan dari para tokoh di kemudian hari, (adil) 
karena jika melakukan tindakan yang 
berlawanan dengan hal tersebut berarti 
melakukan tindakan korupsi ditinjau dari 
dimensi politik dan sosiologi. 
Para tokoh juga bersatu padu, walaupun 
mereka berasal dari berbagai negara, mereka 
tidak menunjukkan persaingan yang tidak sehat 
dan menghindari dari sikap boros (hemat) 
dalam memanfaatkan fasilitas seperti kertas, 
waktu, dan dana. Hal-hal yang dibicarakan 
selalu mengacu kepada kepentingan umum. 
(dimensi ekonomi) 

Di samping itu, perilaku yang perlu dicontoh dari 
para tokoh pembuat keputusan adalah mereka 
selalu bermusyawarah dalam memecahkan 
perbedaan pendapat, menjaga keaslian 
dokumen-dokumen yang dihasilkan. Para 
tokoh juga secara ikhlas mengorbankan tenaga, 
waktu, dan pemikiran. Karena mereka berpikir 
bahwa kepentingan bersama antar negara yang 
dihasilkan jauh lebih penting dibanding 
kepentingan lokal. (dimensi hukum) 
Dampak positif dari organisasi yang telah 
dibentuk (ASEAN) di bidang ekonomi adalah 
sesama anggota ASEAN dapat bekerja sama 
untuk saling membeli atau menjual produk 
masing-masing ke negara sesama anggota. 
Jika kerjasama itu dilakukan dengan komitmen 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


ASPEK DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 












yang tinggi, jujur, dan tanggung jawab, maka 
akan menambah kesejahteraan di masing- 
masing negara. Dilihat dari dimensi ekonomi 
kerjasama ini sangat menguntungkan. 
Namun, segala bentuk kerja sama jika tidak 
dirawat dengan baik akan mengakibatkan 
persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang 
tidak sehat juga akan berdampak menghalalkan 
segala cara, seperti melakukan suap, 
penyimpangan aturan, penggelapan pajak 
(dimensi hukum). semua tindakan itu sangat 
bertentangan dengan nilai kejujuran, tanggung 
iawab dan keadilan. 

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) bangsa Indonesia telah 
menunjukkan jati dirinya bahwa bangsa 
Indonesia cinta damai. Karena sebagai bangsa, 
Indonesia menyadari bahwa tidak mungkin 
hidup sendiri. Oleh karena itu perlu menjalin 
kerja sama dengan negara lain. 
Namun, dalam menjalin kerja sama tidak 
sebebas-bebasnya ada prinsip-prinsip yang 
hams ditaati bersama. Prinsip-prinsip tersebut 
antara lain, tidak mencampuri urusan dalam 
negeri negara lain, menghormati kedaulatan 
negara lain, hidup berdampingan secara damai, 
dan bekerja sama yang saling menguntungkan. 
Tetapi pada praktiknya ada saja negara-negara 
yang melanggar prinsip-prinsip kerja sama yang 
telah disepakati. Sebagai contoh ada negara 
besar yang seolah-olah memberikan bantuan 
kepada negara berkembang atau negara 



8 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


ASPEK DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 












miskin. Tetapi dibalik itu negara tersebut ingin 
mencampuri lebih jauh kepentingan dalam 
negeri. Contoh lain misalnya kasus Ambalat, 
jelas kasus ini merupakan pelecehan terhadap 
bangsa Indonesia karena pulau itu merupakan 
bagian dari wilavah NKRI. (dimensi politik dan 
hukum). Jika kedua hal ini benar-benar terjadi 
maka kita harus berani mengemukakan 
pendapat dan berani membela kedaulatan 
negara kita sampai titik darah penghabisan. 
Peran Indonesia dalam lingkungan negara- 
negara ASEAN di masa kini adalah Indonesia 
turut sella mempercepat pertumbuhan ekonomi 
dan mengembangkan kerja sama sosial budaya 
di kawasan Asia Tenggara melalui semangat 
kebersamaan dan kepedulian. Yang kedua, 
Indonesia ikut memperkokoh perdamaian dan 
stabilitas kawasan dengan menjunjung tinggi 
rasa keadilan dan norma hukum masing- 
masing negara. (kepemilikan), (dimensi politik 
dan hukum) 


4. Memahami 
peranan politik 
luar negeri 
Indonesia 
dalam era 
globalisasi 


4.1 Menjelaskan politik 
luar negeri Indonesia 
yang bebas dan aktif 




1. Politik: 

a. Membuat kebijakan 
didasarkan pada 
kepentingan 
umum/bersama bukan 
ambisi pribadi yang 
menguntungkan 
kelompok tertentu 

b. Tidak melaksanakan 
kebijakan yang didasari 


KESETARAAN: kesejajaran, sama 
tingkatan/kedudukan, sebanding, 
sepadan, seimbang. 

KEBERSAMAAN: Hal bersama, 
seperti rasa persaudaraan, 
kekekeluargaan, senasib 
sepenanggungan dan merasa 
menjadi satu kesatuan (integritas). 

HEMAT: berhati-hati dalam 


Dalam kancah kehidupan internasional bangsa 
Indonesia menganut sistem politik yang bebas 
dan aktif. Mengapa bangsa Indonesia menganut 
sistem ini, karena bangsa Indonesia ingin hidup 
bebas tidak terikat kepada salah satu negara, 
tidak ingin membedakan antara negara yang 
satu dengan negara yang lain. Bangsa 
Indonesia ingin hidup bersama dengan siapa 
pun. Cikal bakal berkembangnya politik yang 
bebas dan aktif adalah diawali dengan 



9 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


ASPEK DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 








oleh sikap Clientelistik 
(janji-janji dengan 
hadiah supaya 
mengikuti kemauannya) 
c. Tidaktebang pilih. 

2. Sosiologi: 

a. Tidak melakukan 
deskriminasi 

b. Tidak melakukan 
nepotisme 

c. Tidak melakukan kolusi. 

3. Ekonomi: 

a. Melakukan persaingan 
yang sehat demi 
keberhasilan 

b. Tida menerima suap 

c. Tidak boros dalam 
memanfaatkan sumber 
daya. 

4. Hukum: 

a. Tidak melakukan 
penggelapan. 

b. Tidak melakukan 
pemalsuan 

c. Tidak melakukan 
pencurian 

d. Tidak melakukan 
penipuan 

e. Tidak melakukan 
persekongkolan 


membelanjakan uang, tidak boros, 
cermat. 

BIJAKSANA: selalu menggunakan 
akal budinya (pengalaman dan 
pengetahuannya), arif, tajam pikiran, 
pandai dan hati-hati (cermat, teliti, 
dsb.) 

IKHLAS: bersih hati, tulus hati. 

TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib 
menanggung segala sesuatunya 
(kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, diperkarakan, dsb. 
Misalnya berani dan siap menerima 
resiko, amanah, tidak mengelak, dan 
berbuat yang terbaik), hak fungsi 
menerima pembebanan sebagai 
akibat sikap pihak sendiri atau pihak 
lain, melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas dengan 
sungguh-sungguh. 

DISIPLIN: tata tertib, ketaatan 
(kepatuhan) pada peraturan, tepat 
waktu, tertib, dan konsisten. 

JUJUR: lurus hati, tidak curang, 
tulus, dapat dipercaya, berkata dan 
bertindak benar, mengungkapkan 
sesuatu sesuai dengan kenyataan 
(tidak berbohong), dan punya niat 
yang lurus terhadap setiap tindakan. 


konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955 
dan Indonesia sebagai pemrakarsa. 
Sikap yang perlu diteladani dari peristiwa ini 
adalah nilai-nilai juang para tokoh yang 
berperan dalam pembentukan organisasi 
tersebut. Kecuali nilai juang, masih ada nilai-nilai 
yang lain yang perlu kita teladani yaitu: nilai 
tanggung jawab, disiplin, jujur, dan kerja keras, 
kebersamaan, persatuan dalam perbedaan, 
musyawarah, toleransi, saling menghargai 
pendapat, rela mengorbankan tenaga, waktu 
dan pemikiran demi terwujudnya suatu 
organisasi yang dapat menjadi wahana untuk 
meningkatkan kerja sama negara-negara di 
kawasan internasional.. (dimensi politik) 
Kebersamaan selalu ditunjukkan oleh para 
tokoh yang hadir. ia selalu menghindarkan diri 
dari perilaku seperti ambisi untuk kepentingan 
pribadi maupun negaranya sendiri mencari 
keuntungan pribadi, dan tidak ada janji-janji atau 
tuntutan dari para tokoh di kemudian hari, 
karena jika melakukan tindakan yang 
berlawanan dengan hal tersebut berarti 
melakukan tindakan korupsi ditinjau dari dimensi 
politik dan sosiologi. 

Para tokoh ketika bersidang, menunjukkan sikap 
disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Pimipinan 
sidang selalu memberi kesempatan kepada 
tokoh dari seluruh negara yang hadir, tidak ada 
deskriminasi dalam sidang. Oleh karena itu, 
menghasilkan keputusan yang dapat 
dipertanggungjawabkan. (dimensi sosiologi) 



10 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


ASPEK DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 










KERJA KERAS: kegiatan melakukan 
sesuatu dengan sungguh-sungguh, 
pantang menyerah/ulet dan 
semangat dalam berusaha. 

ADIL : sama berat, tidak berat 
sebelah, tidak memihak /tidak pilih 
kasih, berpihak/berpegang kepada 
kebenaran, sepatutnya, tidak 
sewenang-wenang, seimbang, 
netral, objektif dan proporsional. 

PEDULI: mengindahkan, 
memperhatikan (empati), 
menghiraukan, menolong, toleran, 
senasib sepenanggungan, setia 
kawan, membela, rasa 
persaudaraan, memahami dan 
menghargai perasaan orang lain dan 
memperlakukan orang lain sebaik- 
baiknya. 


Para tokoh juga bersatu padu, walaupun 
mereka berasal dari berbagai negara, mereka 
tidak menunjukkan persaingan yang tidak sehat 
dan menghindari dari sikap boros dalam 
memanfaatkan fasilitas yang tersedia. (dimensi 
ekonomi) 

Di samping itu, perilaku yang perlu dicontoh dari 
para tokoh adalah mereka selalu komitmen 
dalam melaksanakan seluruh keputusan yang 
telah dihasilkan. Seluruh perbedaan pendapat 
yang terjadi pada saat sidang ditinggalkan. 
Demi kepentingan umum mereka tidak berpikir 
untung dan rugi terhadap keputusan yang telah 
diputuskan. (dimensi hukum) 
Dampak dari organisasi yang telah dibentuk dari 
Konferensi Asia Afrika yang sekarang 
berkembang menjadi gerakan nonblok, bidang 
ekonomi adalah sesama anggota dapat 
bekerja sama untuk saling membeli atau 
menjual produk masing-masing ke negara 
sesama anggota. Jika kerjasama itu dilakukan 
dengan komitmen yang tinggi maka akan 
menambah kesejahteraan rakyat di masing- 
masing negara. Dilihat dari dimensi ekonomi 
kerjasama ini sangat menguntungkan. 
Sikap para pemimpin dalam membentuk 
organisasi baru itu menunjukkan sikap yang 
berani karena mereka yakin bahwa meskipun 
berbeda bangsa tetapi mereka sebagai manusia 
pasti mempunvai rasa senasib dan 
sepenanggungan. 



11 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


ASPEK DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 




4.2 Memberikan contoh 
peranan politik luar 
negeri Indonesia 
dalam percaturan 
internasional 




1. Politik: 

a. Membuat kebijakan 
didasarkan pada 
kepentingan 
umum/bersama bukan 
ambisi pribadi yang 
menguntungkan 
kelompok tertentu 

b. Tidak melaksanakan 
kebijakan didasari oleh 
sikap Clientelistik (janji- 
janji dengan hadiah 
supaya mengikuti 
kemauannya) 

c. Tebang pilih. 

2. Sosiologi 

a. Tidak melakukan 
deskriminasi 

b. Tidak melakukan 
nepotisme 

c. Tidak melakukan kolusi. 

3. Ekonomi: 

a. Melakukan persaingan 
yang sehat demi 
keberhasilan 

b. Tidak menerima suap 

c. Tidak boros dalam 
memanfaatkan sumber 
daya 

4. Hukum: 

a. Tidak melakukan 
penggelapan. 


KEBERSAMAAN: Hal bersama, 
seperti rasa persaudaraan, 
kekeluargaan, senasib 
sepenanggungan dan merasa 
menjadi satu kesatuan (integritas). 

KONSEKUEN: sesuai dengan apa 
yang dikatakan/diperbuat, berwatak 
teguh, tidak menyimpang dari apa 
yang sudah diputuskan 

SPORTIF: bersifat kesatria, jujur, 
tegak (tetap pendirian, tetap 
memegang keadilan). 

TANGGUNG JAWAB: keadaan wajib 
menanggung segala sesuatunya 
(kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, 
dipersalahkan, diperkarakan, dsb. 
Misalnya berani dan siap menerima 
resiko, amanah, tidak mengelak, dan 
berbuat yang terbaik), hak fungsi 
menerima pembebanan sebagai 
akibat sikap pihak sendiri atau pihak 
lain, melaksanakan dan 
menyelesaikan tugas dengan 
sungguh-sungguh. 

DISIPLIN: tata tertib, ketaatan 
(kepatuhan) pada peraturan, tepat 
waktu, tertib, dan konsisten. 

JUJUR: lurus hati, tidak curang, 
tulus, dapat dipercaya, berkata dan 
bertindak benar, mengungkapkan 


Indonesia merupakan pemrakarsa 
penyelenggaraan Konferensi Asia- Afrika (KAA). 
KAA adalah pertemuan antara negara-negara 
Benua Asia dan 

Benua Afrika. Pada waktu itu, negara-negara 
tersebut kebanyakan baru merdeka. Negara- 
negara tersebut berkumpul untuk menghasilkan 
beberapa kesepakatan. Salah satunya adalah 
untuk mewujudkan perdamaian dunia. 
KAA diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. 
KAA merupakan salah satu wujud Politik Bebas- 
Aktif Indonesia dalam tingkat internasional. 
Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah KAA 
merupakan bentuk tanggung iawab sebagai 
bangsa 

KAA merupakan salah satu upaya mewujudkan 
perdamaian dunia. 

Kepedulian Indonesia dalam menjaga 
perdamaian dunia merupakan bukti nyata 
bahwa Indonesia telah membuat kebijakan yang 
didasarkan pada kepentingan bangsa secara 
umum bukan ambisi pribadi yang 
menguntungkan bangsa sendiri. (dimensi politik) 
Dilihat dari sisi ekonomi kerjasama yang 
dihasilkan oleh KAA adalah sangat 
menguntungkan karena dapat meningkatkan 
kerja sama di bidang perdagangan sehingga 
dapat mempercepat penjualan produk tiap-tiap 
negara. 



12 



STANDAR 
KOMPETENSI 


KOMPETENSI DASAR 


KLS/ 
SMT 


PENDIDIKAN ANTI KORUPSI 


MODEL INTEGRASI 


ASPEK DAN INDIKATOR 


NILAI ACUAN 








b. Tidak melakukan 
pemalsuan 

c. Tidak melakukan 
pencurian 

d. Tidak melakukan 
penipuan 

e. Tidak melakukan 
persekongkolan 


sesuatu sesuai dengan kenyataan 
(tidak berbohong), dan punya niat 
yang lurus terhadap setiap tindakan. 





13 



B. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SILABUS 



CONTOH INTEGRASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA SILABUS 
SEKOLAH DASAR / MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) 



Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Alokasi Waktu 



SD/MI Indonesia 

Pendidikan Kewarganegaraan 

Vl/I 

4 x 35 menit 



Standar Kompetensi 



: 1. Menghargai Nilai-Nilai Juang Dalam Proses Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara. 



KOMPETENSI DASAR 


INDIKATOR 


MATERI PEMBELAJARAN 


KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 


PENILAIAN 


ALOKASI 
WAKTU 


SUMBER/BAHAN/ 
ALAT 


1.1 Mendeskripsikan 


1 . Menjelaskan arti 


1 . Pancasila sebagai dasar 


1. Menggali informasi tentang 


1. Testertulis 


2JP@35 


1. Najib Sulhan, 
2008, Mari Belajar 
Pendidikan 
Ke warganegaraan 
Untuk SD/MI Kelas 
VI, Jakarta, 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 


nilai-nilai juang 


Pancasila sebagai 


negara. 


arti Pancasila sebagai 


bentuk pilihan 


menit 


dalam proses 


dasar negara. 


2. Proses perumusan 


dasar negara. 


ganda. 




perumusan 


2. Menceritakan 


Pancasila. 


2. Membaca buku PKn untuk 


2. Sikap dalam 




Pancasila sebagai 


proses perumusan 


3. Nilai-nilai juang dalam 


SD/MI kelas VI dan 


bentuk skala 




Dasar Negara. 


Pancasila. 


proses perumusan 


berdiskusi tentang proses 


sikap. 






3. Mengidentifikasi 


Pancasila. 


perumusan Pancasila. 








nilai-nilai juang 


4. Contoh perilaku nilai juang 


3. Mencari informasi dan 








dalam proses 


dalam proses perumusan 


berdiskusi tentang nilai- 








perumusan 
Pancasila. 


Pancasila. 
5. Contoh sikap kesetaraan, 


nilai juang dalam proses 
perumusan Pancasila. 






2.Sunarso, Anis 
Ku^iimawarriani 




4. Menunjukkan 


kebersamaan, iuiur, dan 


4. Mengkaji peristiwa, 






2008 Pendidikan 




contoh perilaku nilai 


rela berkorban dalam 


mengamati perilaku 






Kewarganegaraan 
SD/MI Kelas VI, 
Jakarta 




juang dalam proses 


proses perumusan 


tentang perilaku yang 








perumusan 


Pancasila sebagai dasar 


sesuai dengan nilai-nilai 








Pancasila. 
5. Menunjukkan 


negara,. 


juang dalam proses 
perumusan Pancasila. 






Departemen 
Pendidikan 




contoh sikap seperti 













14 



KOMPETENSI DASAR 


INDIKATOR 


MATERI PEMBELAJARAN 


KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 


PENILAIAN 


ALOKASI 
WAKTU 


SUMBER/BAHAN/ 
ALAT 




kesetaraan, 
kebersamaan, jujur, 
dan rela berkorban 
dalam proses 
perumusan 
Pancasila sebagai 
dasar negara,. 




5. Berdiskusi tentang 
tindakan yang harus 
dicontoh karena sesuai 
dengan nilai-nilai iuang 
dalam proses perumusan 
Pancasila sebagai dasar 
negara, seperti 
kesetaraan, kebersamaan, 
jujur, dan rela berkorban 
dalam proses perumusan 
Pancasila sebagai dasar 
negara,. 






Nasional. 


1.2 Meneladani nilai- 
nilai juang para 
tokoh yang 
berperan dalam 
proses perumusan 
Pancasila sebagai 
Dasar Negara 
dalam kehidupan 
sehari-hari 


1. Mengidentifikasi 
bentuk-bentuk 
perjuangan untuk 
mencapai 
kemerdekaan. 

2. Mengidentifikasi 
macam-macam nilai 
juang para tokoh 
yang berperan 
dalam perumusan 
Pancasila. 

3. Menunjukkan 
perilaku 

keteladanan sesuai 
nilai-nilai juang para 
tokoh proses 
perumusan 
Pancasila sebagai 
dasar negara dalam 
kehidupan sehari- 


1. Bentuk-bentuk perjuangan 
untuk mencapai 
kemerdekaan. 

2. Macam-macam nilaijuang 
para tokoh yang berperan 
dalam perumusan 
Pancasila. 

3. Perilaku keteladanan 
sesuai nilai-nilai juang para 
tokoh proses perumusan 
Pancasila sebagai Dasar 
Negara dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4. Contoh sikap kerja keras, 
komitmen, dan tanggung 
iawab dalam kehidupan 
sehari-hari. 


1. Menggali informasi tentang 
bentuk-bentuk perjuangan 
untuk mencapai 
kemerdekaan 

2. Membaca buku PKn untuk 
SD/MI kelas VI dan 
berdiskusi tentang macam- 
macam nilaijuang para 
tokoh yang berperan 
dalam perumusan 
Pancasila 

3. Menggali informasi dan 
berdiskusi tentang perilaku 
keteladanan sesuai nilai- 
nilai juang para tokoh 
proses perumusan 
Pancasila sebagai dasar 
negara dalam kehidupan 
sehari-hari. 

4. Berdiskusi tentang perilaku 


1. Testertulis 
bentuk pilihan 
ganda, Isian, 
dan uraian. 

2. Sikap dalam 
bentuk skala 
sikap. 


2JP@35 
menit 


1.NajibSulhan,2008, 
Marl Belajar 
Pendidikan 
Ke warganegaraan 
Untuk SD/MI Kelas 
VI, Jakarta, 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 

2.Sunarso, Anis 
Kusumawardani, 
2008, Pendidikan 
Ke warganegaraan 
SD/MI Kelas VI, 
Jakarta, 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 



15 



KOMPETENSI DASAR 


INDIKATOR 


MATERI PEMBELAJARAN 


KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 


PENILAIAN 


ALOKASI 
WAKTU 


SUMBER/BAHAN/ 
ALAT 




hari. 
4. Menunjukkan 
contoh sikap kerja 
keras, komitmen, 
dan tanggung iawab 
dalam kehidupan 
sehari-hari. 




dan sikap kerja keras, 
komitmen, dan tanggung 
jawab dalam kehidupan 
sehari-hari. 









Standar Kompetensi 


: 2. Memahami Sistem Pemerintahan Republik Indonesia. 








KOMPETENSI DASAR 


INDIKATOR 


MATERI PEMBELAJARAN 


KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 


PENILAIAN 


ALOKASI 
WAKTU 


SUMBER/BAHAN/ 
ALAT 


2.1 Menjelaskan 


1 . Menjelaskan arti 


1. Arti negara demokrasi. 


1. Menggali informasi tentang 


1. Testertulis 


4JP@35 


1. Najib Sulhan, 


proses Pemilu dan 


negara demokrasi. 


2. Pentingya Pemilu dalam 


arti negara demokrasi. 


bentuk Pilihan 


menit 


2008, Marl Belajar 


Pilkada 


2. Menganalisis 


negara demokrasi. 


2. Mencari informasi dan 


Ganda, Uraian 




Pendidikan 




pentingnya Pemilu 


3. Macam-macam Pemilu 


berdiskusi tentang 


2. Sikap dalam 




Ke warganegaraan 




dalam negara 


dan Pilkada (Pilihan 


pentingya Pemilu dalam 


bentuk skala 




Untuk SD/MI Kelas 




demokrasi. 


presiden, pilihan gubernur, 


negara demokrasi. 


sikap. 




VI, Jakarta, 




3. Mengidentifikasi 


pilihan bupati) 


3. Berdiskusi tentang 


3. Tugas membuat 




Departemen 




macam-macam 


4. Tujuan Pemilu dan Pilkada 


macam-macam 


Kliping tentang 




Pendidikan 




Pemilu dan Pilkada 


5. Tahap-tahap penyeleng- 


Pemilu. dan Pilkada 


Pemilu dan 




Nasional. 




4. Menjelaskan tujuan 


garaan Pemilu dan 


4. Menganalisis tujuan 


Pilkada 








Pemilu dan Pilkada 


Pilkada. 


Pemilu dan Pilkada 






Kusumawardani, 
?fif)R Ppndirlikan 




5. Mendeskrip sikan 


6. Contoh sikap iuiur, sportif, 


5. Mendeskripsikan tahap- 








tahap-tahap 


konsekuen. dalam proses 


tahap penyelenggaraan 






Kewarganegaraan 
SD/MI Kelas VI, 
Jakarta, 
Departemen 
Ppnrlirlikan 




penyelenggaraan 


Pemilu maupun Pilkada. 


Pemilu dan Pilkada. 








Pemilu dan Pilkada. 




6. Menggali informasi dan 








6. Menunjukkan sikap 
jujur, sportif, 




berdiskusi tentang sikap 
jujur, sportif, konsekuen. 








konsekuen. dalam 




dalam proses Pemilu 






Nasional. 




proses Pemilu 




maupun Pilkada. 









16 









KEGIATAN 




ALOKASI 


SUMBER/BAHAN/ 


KOMPETENSI DASAR 


INDIKATOR 


MATERI PEMBELAJARAN 


PEMBELAJARAN 


PENILAIAN 


WAKTU 


ALAT 




maupun Pilkada. 












2.2 Mendeskripsikan 


1. Menjelaskan 


1. Pengertian pemerintah 


1. Menganalisis pengertian 


1. Testertulis 


4JP@35 


LNajibSulhan, 2008, 


tugas dan fungsi 


pengertian 


pusat dan daerah. 


pemerintah pusat dan 


bentuk Pilihan 


menit 


Man Belajar 


pemerin-tahan 


pemerintah pusat 


2. Landasan hukum 


daerah 


Ganda, Uraian 




Pendidikan 


pusat dan daerah 


dan daerah. 


pemerintah pusat dan 


2. Menggali informasi dan 


2. Sikap dalam 




Ke warganegaraan 




2. Mengidentifikasi 


pemerintah daerah. 


berdiskusi tentang 


bentuk skala 




Untuk SD/MI Kelas 




landasan hukum 


3. Asas pemerintahan 


landasan hukum 


sikap. 




VI, Jakarta, 




pemerintah pusat 


daerah. 


pemerintah pusat dan 






Departemen 




dan pemerintah 


4. Wewenang pemerintah 


pemerintah daerah 






Pendidikan 




daerah. 


pusat atau daerah. 


3. Menggali informasi dan 






Nasional. 




3. Menjelaskan asas 


5. Perbedaan sistem 


berdiskusi tentang asas 










pemerintahan 


pemerintahan 


pemerintahan daerah 










daerah. 


desentralisasi dan 


4. Mendeskripsikan 






2008 Ppndidikan 




4. Mendeskripsikan 


sentralisasi. 


wewenang pemerintah 






Kewarganegaraan 
SD/MI Kelas VI, 




wewenang 


6. Hak pemerintahan daerah. 


pusat atau daerah. 








pemerintah pusat 


7. Kewajiban pemerintahan 


5. Menganalis sistem 








atau daerah. 


daerah. 


pemerintahan 






Departemen 
PpnHirlikan 




5. Membandingkan 


8. Contoh sikap menqhemat, 


desentralisasi dan 








sistem 


iuiur, adil, dan disiplin. 


sentralisasi 






Nasional. 




pemerintahan 


dalam penyelengqaraan 


6. Mengidentifikasi hak 








desentralisasi dan 


pemerintahan. 


pemerintahan daerah. 










sentralisasi. 




7. Menggali informasi dan 










6. Mengidentiifikasi 




berdiskusi tentang perilaku 










hak pemerintahan 




vang hams dihindari dalam 










daerah. 




penvelenggaraan 










7. Mengidentifikasi 




pemerintahan. (Misalnya: 










kewajiban 




tidak mau menghemat, 










pemerintahan 




tidak iuiur, tidak adil, tidak 










daerah. 




disiplin. 










8. Menuniukkan 




8. Mendiskusikan sikap 










contoh sikap 




menghemat, iuiur, adil, 










menqhemat, iuiur, 




dan disiplin. dalam 









17 



KOMPETENSI DASAR 


INDIKATOR 


MATERI PEMBELAJARAN 


KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 


PENILAIAN 


ALOKASI 
WAKTU 


SUMBER/BAHAN/ 
ALAT 




adil, dan disiplin. 
dalam 

penyelenggaraan 
pemerintahan. 




penyelenggaraan 
pemerintahan. 









18 



Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Kelas/Semester 
Alokasi Waktu 



Sekolah Dasar 

Pendidikan Kewarganegaraan 

Vl/ll 

4 x 35 menit 



Standar Kompetensi 


: 3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara di Asia Tenggara 






KOMPETENSI DASAR 


INDIKATOR 


MATERI PEMBELAJARAN 


KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 


PENILAIAN 


ALOKASI 
WAKTU 


SUMBER/BAHAN/ 
ALAT 


3.1 Menjelaskan 
pengertian kerja 
sama Negara- 
negara Asia 
Tenggara 


1 . Menjelaskan proses 
terjadinya deklarasi 
Bangkok 

2. Menuliskan bentuk 
kerjasama Negara- 
negara ASEAN 

3. Menjelaskan cara 
kerjasama antar 
negara ASEAN 

4. Menuniukkan 
contoh sikap iuiur, 
komitmen, dan 
sportif dalam kerja 
sama antar negara 
ASEAN. 


1 . Proses terjadinya deklarasi 
Bangkok 

2. Bentuk kerjasama Negara- 
negara ASEAN 

3. Cara kerjasama antar 
negara ASEAN. 

4. Contoh sikap jujur, 
komitmen, dan sportif, 
dalam kerja sama. antar 
negara ASEAN. 


1. Mendeskripsikan proses 
terjadinya deklarasi 
Bangkok. 

2. Menggali informasi dan 
mendiskusikan bentuk 
kerjasama negara-negara 
ASEAN. 

3. Menggali informasi cara 
kerja sama antar negara 
ASEAN. 

4. Mengidentifikasi sikap 
jujur, komitmen, dan sportif 
dalam kerja sama. antar 
negara ASEAN. 


1. Testertulis 
bentuk Pilihan 
Ganda, Uraian 

2. Sikap dalam 
bentuk skala 
sikap. 


4JP@35 
menit 


1. Najib Sulhan, 2008, 
Mari Belajar 
Pendidikan 
Ke warganegaraan 
Untuk SD/MI Kelas 
VI, Jakarta, 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 

2 .Sunarso, Anis 
Kusumawardani, 
2008, Pendidikan 
Ke warganegaraan 
SD/MI Kelas VI, 
Jakarta, 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 


3.2 Memberikan 
contoh peran 
Indonesia dalam 
lingkungan 
Negara-negara 
Asia Tenggara 


1. Menjelaskan peran 
Indonesia melalui 
ASEAN 

2. Menyebutkan tujuan 
pendirian dan 
bentuk-bentuk kerja 


1. Peran Indonesia dalam 
lingkungan Asia Tenggara 

2. Tujuan pendirian dan 
bentuk-bentuk kerja sama 
ASEAN. 

3. Bentuk-bentuk kerja sama 


1. Mengidentifikasi peran 
Indonesia di Asia 
Tenggara 

2. Mengidentifikasi dan 
mendiskusikan tujuan dan 
bentuk ASEAN. 


1. Testertulis 
bentuk Pilihan 
Ganda. 

2. Sikap dalam 
bentuk skala 
sikap. 


4JP@35 
menit 


1. Najib Sulhan, 
2008, Mari Belajar 
Pendidikan 
Ke warganegaraan 
Untuk SD/MI Kelas 
VI, Jakarta, 



19 



KOMPETENSI DASAR 


INDIKATOR 


MATERI PEMBELAJARAN 


KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 


PENILAIAN 


ALOKASI 
WAKTU 


SUMBER/BAHAN/ 
ALAT 




sama ASEAN 

3. Menyebutkan 
bentuk-bentuk kerja 
sama Indonesia 
dengan negara lain 
di Asia Tenggara. 

4. Menunjukkan 
contoh sikap 
menghargai 
kesetaraan, 
komitmen, 
konsekuen, mau 
berbagi, adil dalam 
menjalin kerja 
sama. 


Indonesia dengan negara 
lain di Asia Tenggara. 
4. Contoh sikap menghargai 
kesetaraan, komitmen, 
konsekuen, mau berbagi, 
adil dalam menjalin kerja 
sama. 


3. Menggali informasi dan 
mendiskusikan bentuk 
kerja sama Indonesia 
dengan negara lain di Asia 
Tenggara. 

4. Berdiskusi tentang sikap 
menghargai kesetaraan, 
komitmen, konsekuen, 
mau berbagi, adil dalam 
menjalin kerja sama. 






Departemen 

Pendidikan 

Nasional. 

2.Sunarso, Anis 
Kusumawardani, 
2008, Pendidikan 
Ke warganegaraan 
SD/MI Kelas VI, 
Jakarta, 
Departemen 
Pendidikan 
Nasional. 



Standar Kompetensi 


: 4. Memahami peranan politik luar negeri Indonesia dalam era globalisasi. 








KOMPETENSI DASAR 


INDIKATOR 


MATERI PEMBELAJARAN 


KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 


PENILAIAN 


ALOKASI 
WAKTU 


SUMBER/BAHAN/AL 
AT 


4.1 Menjelaskan politik 


1. Menjelaskan 


1. Pengertian politik bebas 


1. Menggali informasi tentang 


1. Testertulis 


4JP@35 


1.NajibSulhan,2008, 


luar negeri 


pengertian politik 


aktif 


politik bebas aktif dari 


bentuk Pilihan 


menit 


Mari Belajar 


Indonesia yang 


bebas aktif 


2. Peran Indonesia dalam 


berbagai sumber.(dari 


Ganda, Uraian. 




Pendidikan 


bebas dan aktif 


2. Menjelaskan 


beberapa organisasi 


buku, internet, dll) 


2. Sikap dalam 




Ke warganegaraan 




peranan Indonesia 


internasional 


2. Menggali informasi tentang 


bentuk skala 




Untuk SD/MI Kelas 




dalam beberapa 


3. Peran Indonesia di era 


peranan Indonesia dan 


sikap. 




VI, Jakarta, 




organ isasi 


global. 


mendiskusikan beberapa 






Departemen 




internasional. 


4. Keuntungan dan kerugian 


organisasi internasional. 






Pendidikan 




3. Menjelaskan peran 


peran politik Indonesia. 


3. Menggali dan 






Nasional. 




Indonesia di era 


5. Sikap adil, tidak 


mendiskusikan informasi 










global. 


diskriminatif, sportif, 


tentang peranan Indonesia 









20 









KEGIATAN 




ALOKASI 


SUMBER/BAHAN/AL 


KOMPETENSI DASAR 


INDIKATOR 


MATERI PEMBELAJARAN 


PEMBELAJARAN 


PENILAIAN 


WAKTU 


AT 




4. Menemukan 


disiplin, tanggung iawab 


di era global. 






Kusumawardani, 




keuntungan dan 


dalam hubungan antar 


4. Mengidentifikasi dan 






2008, Pendidikan 




kerugian peran 


bangsa/negara, 


mendiskusikan 






Ke warganegaraan 




politik Indonesia. 




keuntungan dan kerugian 






SD/MI Kelas VI, 




5. Menuniukkan 




politik yang dianut bangsa 






Jakarta, 




contoh sikap adil, 




Indonesia. 






Departemen 




tidak diskriminatif, 




5. Mendiskusikan sikap adil, 






Pendidikan 




sportif, disiplin, 




tidak diskriminatif, sportif, 






Nasional. 




tanggung iawab 




disiplin, tanggung iawab 










dalam hubungan 




dalam hubungan antar 










antar 




bangsa/negara, 










bangsa/negara, 












4.2 Memberikan 


1. Menjelaskan peran 


1. Peran politik Indonesia 


1. Menggali informasi tentang 


1. Testertulis 


4JP@35 


1.NajibSulhan,2008, 


contoh peranan 


politik Indonesia 


dalam percaturan 


politik Indonesia dalam 


bentuk Pilihan 


menit 


Mari Belajar 


politik luar negeri 


dalam percaturan 


internasional. 


percaturan politik 


Ganda. 




Pendidikan 


Indonesia dalam 


politik internasional 


2. Contoh peran politik 


Indonesia dari berbagai 


2. Sikap dalam 




Ke warganegaraan 


percaturan 


2. Menyebutkan salah 


Indonesia dalam 


sumber.(dari buku, 


bentuk skala 




Untuk SD/MI Kelas 


internasional 


satu contoh peran 


percaturan politik 


internet, dll) 


sikap. 




VI, Jakarta, 




politik Indonesia 


internasional. 


2. Mendiskusikan peran 






Departemen 




dalam percaturan 


3. Berbagai contoh 


politik Indonesia dalam 






Pendidikan 




politik internasional 


keuntungan dan kerugian 


percaturan internasional 






Nasional. 




3. Menuliskan 


Indonesia dalam 


3. Mencatatdan 






2.Sunarso, Anis 
Kusumawardani 




keuntungan dan 


percaturan politik 


mendiskusikan 








kerugian peran 


internasional. 


keuntungan dan kerugian 






2008 Ppndidikan 




politik Indonesia 


4. Contoh sikap menghargai 


peran politik Indonesia 






Ke warganegaraan 
SD/MI Kelas VI, 




dalam percaturan 


kesetaraan dan 


dalam percaturan politik 








politik internasional. 


kepemilikan dalam 


internasional. 








4. Menuniukkan 


kehidupan berpolitik antar 


4. Mendiskusikan tindakan 






Departemen 
PpnHirlikan 




contoh sikap 


bangsa. 


menghargai kesetaraan 








menghargai 




dan kempemilikan dalam 






National 




kesetaraan dan 




kehidupan berpolitik antar 










menghargai 




bangsa. 









21 



KOMPETENSI DASAR 


INDIKATOR 


MATERI PEMBELAJARAN 


KEGIATAN 
PEMBELAJARAN 


PENILAIAN 


ALOKASI 
WAKTU 


SUMBER/BAHAN/AL 
AT 




kepemilikan dalam 
kehidupan berpolitik 
antar bangsa. 













22 



C. PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA RENCANA 
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 



CONTOH 1 
INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA RPP 
SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) 



Satuan Pendidikan : SD/MI Indonesia 

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan 

Kelas : VI (Enam) 

Semester : 1 (Satu) 

Jumlah Pertemuan : Dua kali (4 X 35 me nit) 

I. Standar Kompetensi : 1. Menghargai nilai-nilai juang dalam proses 

perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara. 

II. Kompetensi Dasar : 1.1. Mendeskripsikan nilai-nilai juang dalam proses 

perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi 

1 . Menjelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara. 

2. Menceritakan proses perumusan Pancasila. 

3. Mengidentifikasi nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila 

4. Menunjukkan contoh perilaku nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. 

5. Menunjukkan contoh perilaku yang harus diteladani karena termasuk perbuatan 
yang sesuai dengan nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai 
dasar negara, seperti: kebersamaan, jujur, dan rela berkorban. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, siswa dapat: 

1 . Menjelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara. 

2. Menceritakan proses perumusan Pancasila. 

3. Mengidentifikasi nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila 

4. Menunjukkan contoh perilaku nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. 

5. Menerapkan perilaku kebersamaan, jujur, dan rela berkorban dalam kehidupan 
sehari-hari. 

V. Materi Ajar 

1 . Pancasila sebagai dasar negara. 

23 



2. Proses perumusan Pancasila. 

3. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila 

4. Contoh perilaku nilai juang dalam proses perumusan Pancasila. 

5. Contoh perilaku kebersamaan, jujur, dan rela berkorban. 

Integrasi Pendidikan Antikorupsi pada Materi Ajar 

Nilai, biasanya selalu berkaitan dengan hal-hal yang baik, bagus, indah, berguna, 
dan berharga. Nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila berarti hal-hal 
yang baik, yang indah, yang berharga ketika merumuskan Pancasila seperti 
kebersamaan, persatuan dalam perbedaan, rela berkorban demi tercapainya cita-cita 
bersama, yaitu terumuskannya dasar negara. Oleh karena itu, sebagai generasi 
muda harus berani dan rela berkorban untuk kepentingan umum/bersama. 
Nilai juang yang ditampilkan oleh para tokoh perumus Pancasila selalu 
mengedepankan kepentingan umum/bangsa (dimensi politik ) dan selalu menghindari 
perilaku ambisi pribadi dan tidak mencari keuntungan pribadi. Para perumus 
Pancasila juga tidak mengingkari janji yang sudah disepakati, tidak membeda- 
bedakan dalam memberi kesempatan berbicara. Ketika itu, semua yang hadir diberi 
hak untuk berpendapat. 

Panitia perumus Pancasila saling bekerjasama, tidak ada persaingan yang tidak 
sehat, semua panitia bekerja keras, tidak boros waktu, menghemat biaya, dan 
makan seadanya. ( dimensi ekonomi) . Semua tim perumus Pancasila tidak 
melakukan perbuatan tercela seperti pemalsuan maupun penipuan dokumen- 
dokumen usulan dasar negara, baik usulan dari Moh. Yamin dan Ir. Soekarno tetap 
menjaga dari kerusakan terhadap dokumen-dokumen perumusan Pancasila. (jujur) 
Tindakan kurang terpuji tersebut harus dihindari karena merupakan bentuk korupsi 
dilihat dari aspek hukum 

Dalam perumusan Pancasila tidak langsung jadi. Namun, ada beberapa tokoh, 
seperti Soepomo, Soekarno yang mengusulkan isi Pancasila. Dan masing-masing 
berbeda isinya. Usulan-usulan tersebut tidak langsung diterima oleh BPUPKI. Setiap 
usulan ditampung dan dimusyawarahkan bersama. Oleh karena itu, dibentuklah 
sebuah tim khusus. Tim tersebut kemudian berkembang menjadi sebuah panitia kecil 
yang terdiri atas sembilan orang. Mereka adalah Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Yamin, 
Ahmad Soebardjo, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakir, K.H. Wachid Hasyim, H. 
Agus Salim, dan Abikoesno Tjokrosoejoso. Tim inilah yang kemudian disebut 
sebagai Panitia Sembilan. Panitia Sembilan bertugas membahas lebih lanjut usulan- 

24 



usulan tentang dasar negara. Dalam menerima usulan mereka mengembangkan 
sikap berani dan rela berkorban . 

Peristiwa ini membuktikan bahwa Tim Sembilan tidak diskriminatif dalam pelayanan, 
karena semua tokoh diberi hak untuk mengemukakan pendapat. (dimensi sosiologi) 

VI. Alokasi Waktu 

Pertemuan Pertama: 2 x 35 menit 
Pertemuan Kedua : 2 x 35 menit 

VII.Metode Pembelajaran 

Strategi Cooperative Learning technique Think Paire and share dengan metode 
Pembelajaran: 

1. Penugasan 

2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

4. Kerja kelompok (Group Assignment/work) 



VIII. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 



Tahap Kegiatan 


Aktivitas Siswa/Guru 


A. Pendahuluan 
(10 Menit) 


1 . Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam. 

2. Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan 
pengecekan kehadiran siswa. 

3. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran hari 
ini. 

4. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu " Garuda Pancasila". 


B. Inti 
(55 Menit) 


1. Eksplorasi 

a. Siswa dibagi dalam bentuk berpasang-pasangan kemudian 
diminta untuk membaca dan mengamati gambar serta lembar 
informasi yang disediakan oleh guru (terlampir). 

b. Setiap pasangan belajar diberi tugas untuk membahas berikut ini: 

1) Arti Pancasila sebagai dasar negara. 

2) Deskripsikan proses perumusan Pancasila. 

3) Identifikasi nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila 

4) Tunjukkan contoh perilaku nilai juang dalam proses 
perumusan Pancasila. 

5) Tunjukkan contoh perilaku yang harus dihindari karena 
termasuk perbuatan korupsi dan bertentangan dengan nilai- 
nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar 
negara. 

2. Elaborasi 

Setiap pasangan belajar selesai memecahkan dan pembahasan 
permasalahan diminta untuk mencari pasangan belajar yang lain, 



25 



Tahap Kegiatan 


Aktivitas Siswa/Guru 




sehingga terbentuk kelompok kecil @ 4 orang dan ditugasi untuk 
saling berbagi pendapat/curah pendapat (sharing) dari hasil 
pemecahan masalah. 
3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja 
kelompok dan kelompok lain menanggapi hasil presentasi 
tersebut. 

b. Guru mengklarifikasi dan meluruskan jika terjadi kesalahpahaman. 

c. Guru mengajukan pertanyaan "apakah ada yang belum dipahami 
oleh siswa. 

d. Guru bersama siswa membuat rangkuman hasil belajar. 


C. Penutup 
(5 Menit) 


1 . Guru menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. 

2. Siswa diberi tugas untuk membuat karangan bebas tentang Satu 
Tokoh Perumus Pancasila. 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 



Pertemuan Kedua 



Tahap Kegiatan 


Aktivitas Siswa/Guru 


A. Pendahuluan 
(10 Menit) 


1 . Guru membuka pelajaran dengan salam. 

2. Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan 
pengecekan kehadiran siswa. 

3. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran hari 
ini. 

4. Guru menanyakan hasil pekerjaan yang ditugaskan minggu lalu. 


B. Inti 
(55 Menit) 


Elaborasi dan Konfirmasi 

Berdasarkan tugas minggu lalu, maka guru: 

1 . Meminta supaya tugas dikumpulkan. 

2. Membentuk kelompok @ 4 orang dan ditugasi untuk mendiskusikan 
hasil tugas minggu lalu. 

3. Setiap kelompok secara musyawarah menentukan satu tokoh 
perumus Pancasila. 

4. Setiap kelompok menampilkan tokoh perumus Pancasila di depan 
kelas. 

5. Kelompok lain diperbolehkan memberikan komentar, pertanyaan 
maupun saran kepada kelompok yang tampil 

6. Guru memberikan penjelasan dan pelurusan. 

7. Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil belajar. 


C. Penutup 
(5 Menit) 


1 . Guru menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. 

2. Guru mengingatkan agar siswa belajar dengan baik. untuk 
menghadapi ulangan pada pertemuan selanjutnya. 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 



IX. Penilaian 

A. Penilaian Proses 
Penilaian sikap. 

Berilah tanda contreng ( S) pada indikator sikap berikut ini! 



26 



No 


Pernyataan 


Indikator sikap 


1 


2 


3 


4 


1. 


Meneladani semangat juang para tokoh perumus Pancasila 
menjadi kewajiban setiap warga negara, karena mengandung 
nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan sehari-hari 










2. 


Musyawarah selalu dikedepankan dalam memecahkan 
perbedaan pendapat dalam proses perumusan Pancasila, 
karena musyawarah merupakan nilai luhur bangsa Indonsia. 










3. 


Sebagai makhluk kolektivitas, prinsip persatuan diutamakan 
dalam keberagaman yang perlu diteladani oleh setiap orang 
Indonesia. 










4. 


Ambisi pribadi bertentangan dengan nilai kebersamaan, karena 
perilaku tersebut hanya kepentingan pribadi saja. 










5. 


Tidak menepati waktu, termasuk bentuk tindakan korupsi 
waktu, karena berakibat merugikan pihak lain. 










6. 


Rela berkorban baik tenaga, waktu, maupun pemikiran, dalam 
rangka perumusan Pancasila seyogyanya menjadi motivasi 
para pemimpin negara dewasa ini. 











Pedoman Penskoran: 

Mencontreng angka 1 = sangat tidak setuju 

Mencontreng angka 2 = kurang setuju 

Mencontreng angka 3 = setuju 

Mencontreng angka 4 = sangat setuju 

Skor maksimum seluruh soal sikap = 4X6 item = 24 

Skor minimum seluruh soal sikap =1X6 = 6. 
Jumlah perolehan skor 



Nilai sikap-= 



Jumlah skor maksimum 



X nilai ideal 



Kriteria Sikap: 
86-100 = sangat baik. 
76-85 = baik 
66- 70 =cukup. 
< 65 = kurang 



B. Penilaian Hasil 

Tes Tulis bentuk uraian. 

1 . Jelaskan arti Pancasila sebagai dasar negara! 

2. Deskripsikan proses perumusan Pancasila! 

3. Identifikasi nilai-nilai juang dalam proses perumusan Pancasila! 



27 



4. Tunjukkan contoh perilaku nilai juang dalam proses perumusan Pancasila! 

5. Tunjukkan perilaku yang harus dihindari karena bertentangan dengan nilai- 
nilai juang dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara! 

Pedoman Penskoran. 

1 . Bila jawaban sangat sempurna diberi skor 4 

2. Bila jawaban sempurna diberi skor 3 

3. Bila jawaban kurang sempurna diberi skor 2 

4. Bila jawaban tidak sempurna diberi skor 1 
Skor maksimum seluruh soal sikap = 4X5 item = 20 
Skor minimum seluruh soal sikap 1X5 = 5 

.... . Jumlah perolehan skor 

Nilai -= X nilai ideal 

Jumlah skor maksimum 

Nilai ideal = 100 

X. Sumber Belajar 

1. Najib Sulhan, 2008, Man Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI 
Kelas VI, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI 
Kelas VI, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Lembar Informasi dan Gambaryang berkaitan dengan materi 

, 2011 

Mengetahui Guru PKn Kelas VI 

Kepala Sekolah 



28 



LEMBAR INFORMASI 



Amati dan bacalah dengan baik makna gambar berikut ini jika dikaitkan dengan usaha 
bela negara! 




Ir. Soekarno salah satu tokoh pemersatu bangsa 
Indonesia 




M. Hatta, tokoh yang mengusulkan prubahan 

Piagam Jakarta. Sumber: Buku PKn SD/MI Kelas 

VI terbitan Depdiknas 




Tokoh-tokoh peletak dasar negara yaitu M. Yamin, Soepomo, Ir. Soekarno 
Sumber: Buku Elektronik Terbitan Depdiknas Mata Pelajaran PKn untuk SD/MI kelas VI 




Kerjasama pembuatan sanitasi warga Desa 

sebagai wujud semangat juang tokoh perumus 

Pancasila 




Bhinnika Tunggal Ika menjadi semboyan 
Persatuan Indonesia 



29 



CONTOH 2 
INTEGRASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA RPP 
SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH (SD/MI) 



Satuan Pendidikan 
Mata Pelajaran 
Kelas 
Semester 
Jumlah Pertemuan 



SD Indonesia 

Pendidikan Kewarganegaraan 

VI (Enam) 

II (dua) 

2 X (4 X 35 menit) 



I. Standar Kompetensi : 3. Memahami peran Indonesia dalam lingkungan 

negara-negara di Asia Tenggara 

II. Kompetensi Dasar : 3.2 Memberikan contoh peran Indonesia dalam 

lingkungan negara-negara Asia Tenggara 

III. Indikator Pencapaian Kompetensi: 

1 . Menjelaskan latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN. 

2. Menyebutkan negara-negara anggota ASEAN. 

3. Menjelaskan peran Indonesia melalui ASEAN 

4. Mengidentifikasi tujuan pendirian ASEAN 

5. Menyebutkan bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain di Asia 
Tenggara. 

6. Menyebutkan para tokoh pendiri ASEAN. 

7. Menjelaskan peran Indonesia dalam mengatasi perselisihan antar negara 
tetangga. 

8. Menunjukkan contoh perilaku komitmen, konsekuen, adil, dan kebersamaan 
dalam menjalin hubungan dengan negara tetangga. 

IV. Tujuan Pembelajaran: 

Melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, siswa dapat/mampu: 

1 . Menjelaskan latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN. 

2. Menyebutkan negara-negara anggota ASEAN. 

3. Menjelaskan peran Indonesia melalui ASEAN 

4. Mengidentifikasi tujuan pendirian ASEAN 

5. Menyebutkan bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain di Asia 

Tenggara. 

30 



6. Menyebutkan para tokoh pendiri ASEAN. 

7. Menjelaskan peran Indonesia dalam mengatasi perselisihan antar negara 
tetangga. 

8. Menerapkan perilaku komitmen, konsekuen, adil, dan kebersamaan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

V. Materi Ajar 

1 . Latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN. 

2. Negara-negara anggota ASEAN. 

3. Peran Indonesia melalui ASEAN 

4. Tujuan pendirian ASEAN 

5. Bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain di Asia Tenggara. 

6. Tokoh-tokoh pendiri ASEAN. 

7. Peran Indonesia dalam mengatasi perselisihan antar negara tetangga 

8. Contoh perilaku komitmen, konsekuen, adil, dan kebersamaan dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Integrasi Pendidikan Anti Korupsi pada Materi Ajar: 

Secara geografis Indonesia terletak di kawasan Asia Tenggara. Sejak dahulu 
Indonesia telah menjalin hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Asia 
Tenggara. Sebagai contoh Indonesia telah menjadi pemrakarsa berdirinya organisasi 
ASEAN (Association of South Asian Nation) yang diterjemahkan menjadi Perbara 
(Persatuan Bangsa-bangsa Asia Tenggara). Organisasi tersebut berdiri pada tanggal 8 
Agustus 1967. Peran Indonesia dalam memrakarsai berdirinya ASEAN tersebut 
membuktikan bahwa Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi, selalu konsekuen , 
mampu pemimpin dan mampu bekerja sama dengan dengan negara-negara tetangga. 
(dimensi politik) 

Meneladani nilai-nilai juang para tokoh yang berperan dalam pembentukan 
ASEAN sangat penting dilakukan. Nilai-nilai tersebut adalah kebersamaan, persatuan 
dalam perbedaan, musyawarah, toleransi, saling menghargai pendapat, rela 
mengorbankan tenaga, waktu, pemikiran dan saling berbagi pengalaman demi 
terwujudnya suatu organisasi yang dapat menjadi wahana untuk meningkatkan kerja 
sama Negara-negara di kawasan Asia Tenggara.. 

Kebersamaan selalu ditunjukkan oleh para tokoh yang hadir. ia selalu 
menghindarkan diri dari perilaku seperti ambisi untuk kepentingan pribadi maupun 

31 



negaranya sendiri mencari keuntungan pribadi, dan tidak ada janji-janji atau tuntutan 
dari para tokoh di kemudian hari, karena jika melakukan tindakan yang berlawanan 
dengan hal tersebut berarti melakukan tindakan korupsi ditinjau dari dimensi politik dan 
sosioloqi. 

Para tokoh ketika bersidang, selalu hadir tepat waktu, tidak korupsi waktu dan 
setiap tokoh dari berbagai negara diberi kesempatan untuk berbicara dan berpendapat, 
tidak ada deskriminasi dalam memberikan kesempatan. (dimensi sosiologi) 
Para tokoh juga bersatu padu, walaupun mereka berasal dari berbagai negara, mereka 
tidak menunjukkan persaingan yang tidak sehat dan menghindari dari sikap boros dalam 
memanfaatkan fasilitas seperti kertas, waktu, dan dana. (dimensi ekonomi) 
Di samping itu, perilaku yang perlu dicontoh dari para tokoh adalah membuat peratuan, 
mereka selalu bermusyawarah dalam memecahkan perbedaan pendapat, menjaga 
keaslian dokumen-dokumen hasil perumusan, ia secara ikhlas mengorbankan tenaga, 
waktu dan pemikiran, karena itu ia menghindarkan diri dari penipuan terhadap sesama 
tokoh dan selalu menjaga dokumen-dokumen hasil perumusan dari kerusakan, karena 
itu merupakan dokumen penting. ( dimensi hukum) 

Dampak positif dari organisasi yang telah dibentuk (ASEAN) di bidang ekonomi 
adalah sesama anggota ASEAN dapat bekerja sama untuk saling membeli atau menjual 
produk masing-masing ke negara sesama anggota. Jika kerjasama itu dilakukan dengan 
komitmen yang tinggi maka akan menambah kesejahteraan di masing-masing negara. 
Dilihat dari dimensi ekonomi kerjasama ini sangat menguntungkan. 
Namun, segala bentuk kerja sama jika tidak dirawat dengan baik akan mengakibatkan 
persaingan yang tidak sehat. Persaingan yang tidak sehat juga akan berdampak 
menghalalkan segala cara, seperti melakukan suap (dimensi ekonomi) , penyimpangan 
aturan, penggelapan pajak (dimensi hukum) . semua tindakan itu sangat bertentangan 
dengan nilai kejujuran, tanqqunq jawab dan keadilan . 

Sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bangsa Indonesia 
telah menunjukkan jati dirinya bahwa bangsa Indonesia cinta damai. Karena sebagai 
bangsa, Indonesia menyadari bahwa tidak mungkin hidup sendiri. Oleh karena itu perlu 
menjalin kerja sama dengan negara lain. Namun, dalam menjalin kerja sama tidak 
sebebas-bebasnya, ada prinsip-prinsip yang harus ditaati bersama. Prinsip-prinsip 
tersebut antara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain, menghormati 
kedaulatan negara lain, hidup berdampingan secara damai, dan bekerja sama yang 
saling menguntungkan. 



32 



Pada praktiknya ada saja negara-negara yang melanggar prinsip-prinsip kerja 
sama yang telah disepakati. Sebagai contoh ada negara besar yang seolah-olah 
memberikan bantuan kepada negara berkembang atau negara miskin. Tetapi dibalik itu 
negara tersebut ingin mencampuri lebih jauh kepentingan dalam negeri. Contoh lain 
misalnya kasus Ambalat, jelas kasus ini merupakan pelecehan terhadap bangsa 
Indonesia (dimensi politik dan hukum). Jika kedua hal ini benar-benar terjadi maka kita 
harus berani mengemukakan pendapat dan berani membela kedaulatan negara kita 
sampai titik darah penghabisan. 

Peran Indonesia dalam lingkungan negara-negara ASEAN adalah llndonesia 
turut serta mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mengembangkan kerja sama sosial 
budaya di kawasan Asia Tenggara melalui semangat kebersamaan dan kepedulian. 
Yang kedua, Indonesia ikut memperkokoh perdamaian dan stabilitas kawasan dengan 
menjunjung tinggi rasa keadilan dan norma hukum masing-masing negara. (dimensi 
politik dan hukum) 

VI. Alokasi waktu 

Pertemuan Pertama: 2 x 35 menit 
Pertemuan Kedua: 2 x 35 menit 

VII.Metoda Pembelajaran 

Strategi Cooperative Learning technique Think Paire and share dengan metode 
Pembelajaran: 

1. Penugasan 

2. Diskusi 

3. Tanya jawab 

4. Kerja kelompok (Group Assignment/work) 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 
Pertemuan Pertama 



Tahap Kegiatan 


Aktivitas Siswa/Guru 


A. Pendahuluan 
(10 Menit) 


1 . Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan salam 

2. Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta melakukan 
pengecekan kehadiran siswa. 

3. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran hari 
ini. 

4. Guru mengajak siswa untuk .mengenali negara-negara ASEAN 



33 



Tahap Kegiatan 


Aktivitas Siswa/Guru 


B. Inti 
(55 Menit) 


1. Eksplorasi 

a. Siswa dibagi dalam bentuk berpasang-pasangan kemudian 
diminta untuk mengamati gambar serta lembar informasi 
kemudian mengerjakan tugas yang disediakan oleh guru 
(terlampir). 

b. Setiap individu, lalu berpasangan, kemudian kelompok belajar 
diberi tugas untuk membahas berikut ini: 

1). Sebutkan para tokoh pendiri ASEAN. 

2). Sebutkan negara-negara anggota ASEAN. 

3). Jelaskan latar belakang terbentuknya organisasi ASEAN. 

3). Jelaskan peran Indonesia melalui ASEAN 

4). Identifikasi tujuan pendirian ASEAN 

5). Sebutkan bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan 

negara lain di Asia Tenggara. 
6). Jelaskan peran Indonesia dalam mengatasi perselisihan 

antar negara tetangga. 

2. Elaborasi 

Setiap pasangan belajar selesai memecahkan dan pembahasan 
permasalahan diminta untuk mencari pasangan belajar yang lain, 
sehingga terbentuk kelompok kecil @ 4 orang dan ditugasi untuk 
saling berbagi pendapat/curah pendapat (sharing) dari hasil 
pemecahan masalah. 

3. Konfirmasi 

a. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil kerja 
kelompok dan kelompok lain menanggapi hasil presentasi 
tersebut. 

b. Guru mengklarifikasi dan meluruskan jika terjadi 
kesalahpahaman. 

c. Guru mengajukan pertanyaan "apakah ada yang belum dipahami 
siswa. 

d. Guru bersama siswa membuat rangkuman hasil belajar. 


C. Penutup 
(5 Menit) 


1. Guru menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. 

2. Siswa diberi tugas untuk mencari sumber informasi dari berbagai 
mediamasa tentang negara-negara di Asia Tenggara.. 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam. 



Pertemuan Kedua 



Tahap Kegiatan 


Aktivitas Siswa/Guru 


A. Pendahuluan 
(10 Menit) 


1 . Guru membuka pelajaran dengan salam. 

2. Guru mengamati kebersihan dan ketertiban kelas serta 
melakukan pengecekan kehadiran siswa. 

3. Guru menyampaikan pokok bahasan dan tujuan pembelajaran 
hari ini. 

4. Guru menanyakan hasil pekerjaan yang ditugaskan minggu lalu. 


B. Inti 

(55 Menit) 


Elaborasi dan Konfirmasi 

Berdasarkan tugas minggu lalu, maka guru: 

1 . Meminta supaya tugas dikumpulkan. 

2. Membentuk kelompok @ 4 orang dan ditugasi untuk mendiskusikan 
hasil tugas minggu lalu 

3. Setiap kelompok secara musyawarah membuat kesimpulan tentang: 



34 



Tahap Kegiatan 


Aktivitas Siswa/Guru 




a), peran Indonesia melalui ASEAN 

b). tujuan pendirian ASEAN 

c). bentuk-bentuk kerja sama Indonesia dengan negara lain di Asia 

Tenggara. 
d). peran Indonesia dalam mengatasi perselisihan antar negara 

tetangga. 

4. Setiap kelompok maju ke depan kelas untuk menjelaskan hasil kerja 
kelompok. 

5. Kelompok lain diperbolehkan memberikan komentar, pertanyaan 
maupun saran kepada kelompok yang tampil 

6. Guru memberikan penjelasan dan pelurusan. 

7. Guru bersama siswa membuat kesimpulan hasil belajar. 


C. Penutup 
(5 Menit) 


1. Guru menyimpulkan kembali materi yang telah dipelajari. 

2. Guru mengingatkan agar siswa belajar dengan baik untuk 
menghadapi ulangan pada pertemuan selanjutnya. 

3. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan salam 



IX. Penilaian (secara lengkap dalam lampiran) 

A. Penilaian Proses 
1. Nontes 
2.Tessikap 

B. Penilaian Hasil 

1. Pemberian tugas 

2. Tes tertulis bentuk uraian 

X. Sumber Belajar: 

1. Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI 
Kelas VI, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 

2. Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI 
Kelas VI, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 

3. Lembar Informasi 

4. Gambar yang berkaitan dengan materi 

, 2011 

Mengetahui Guru PKn Kelas VI 

Kepala Sekolah 



35 



LAMPIRAN INSTRUMEN PENILAIAN 

A. Penilaian Proses 
Penilaian Sikap 

Berilah tanda contreng ( V) pada indikator sikap berikut ini! 



No 


Pernyataan 


Indikator sikap 


1 


2 


3 


4 


1. 


Meneladani semangat juang para tokoh pendiri ASEAN merupakan 
sikap yang baik, karena mengandung nilai-nilai yang berguna dalam 
kehidupan sehari-hari 










2. 


Musyawarah selalu dikedepankan dalam pembentukan organisasi 
ASEAN, karena musyawarah merupakan cara terbaik dalam 
mengambil keputusan. 










3. 


Sebagai warga negara kolektivitas, prinsip persatuan diutamakan 
dalam keberagaman yang perlu diteladani oleh setiap warga negara 










4. 


Ambisi pribadi bertentangan dengan nilai kebersamaan, karena 
perilaku tersebut hanya kepentingan pribadi saja. 










5. 


Tidak menepati waktu, termasuk bentuk tindakan korupsi waktu, 
karena berakibat merugikan pihak lain. 










6. 


Rela berkorban baik tenaga, waktu, maupun pemikiran, dalam 
setiap kegiatan seyogyanya menjadi motivasi bagi para pemimpin 
negara dewasa ini. 











Pedoman Penskoran 

Mencontreng angka 1 
Mencontreng angka 2 
Mencontreng angka 3 
Mencontreng angka 4 



= sangat tidak setuju 
= kurang setuju 
= setuju 
= sangat setuju 



Skor maksimum seluruh soal sikap =4X6 item = 24 

Skor minimum seluruh soal sikap =1X6 = 6. 

Jumlah perolehan skor „ , , 

Nilai sikap = X nilai ideal 

Jumlah skor maksimum 

Kriteria Sikap: 

86-100 = sangat baik. 
76-85 = baik 

66-70 = cukup. 

< 65 = kurang 



36 



B. Penilaian Hasil 
Tes Tertulis 
1. Pilihlah satu jawaban yang benar! 

a. Kepala negara Malaysia adalah seorang 

a. presiden c. perdana menteri 

b. datuk d. raja 

b. Huruf B pada gambar peta di samping 
menunjukkan letak negara ... 

a. Vietnam 

b. Kamboja 

c. Malaysia 
b. Thailand 

c. Jumlah anggota ASEAN sekarang ini .... 

a. 7 negara c. 9 negara 

b. 8 negara d. 10 negara 




a. Bangkok 

b. Kuala Lumpur 



d. Ibu kota negara Filipina adalah .... 

c. Manila 

d. Rangoon 

e. Mata uang Thailand disebut .... 

a. bath c. peso 

b. ringgit d. dolar 

f. Jakarta Informal Meeting digunakan untuk menyelesaikan masalah .... 

a. Kamboja c. Thailand 

b. Filipina d. Malaysia 

g. Menteri Luar Negeri Indonesia yang menandatangai naskah Deklarasi 
Bangkok adalah .... 

a. Adam Malik c. Ali Murtopo 

b. Mochtar Kusumaatmaja d. Ali Alatas 

h. Sekretariat Tetap ASEAN berada di .... 

a. Jakarta c. Manila 

b. Kuala Lumpur d. Bangkok 

i. Burma adalah nama lain negara .... 

a. Thailand c. Filipina 

b. Myanmar d. Kamboja 

j. New Kip adalah mata uang negara .... 



a. Laos 

b. Vietnam 



c. Kamboja 

d. Thailand 



37 



Isilah dengan jawaban yang benar! 

a. ASEAN didirikan pada tanggal .... 

b. Menteri luar negeri Indonesia yang ikut menandatangani DeklarasiBangkok 
adalah .... 

c. Brunei Darussalam bergabung dan diterima sebagai anggota ASEAN pada 
tanggal .... 

d. Tukar-menukar misi kebudayaan termasuk kerja sama dalam bidang .... 

e. Proyek abu soda didirikan di negara .... 
Jawablah dengan benar! 

a. Siapa yang mendirikan negara Singapura? 

b. Meliputi bidang apa saja kerja sama ASEAN? 

c. Sebutkan lima menteri luar negeri yang menandatangani Deklarasi Bangkok! 

d. Sebutkan peran Indonesia di lingkungan ASEAN! 

e. Sebutkan tiga negara yang terletak di kawasan Indocina! 

f. Jelaskan latar belakang terbentuknya ASEAN! 

g. Jelaskan bentuk-bentuk kerjasama antar negara anggota ASEAN! 

h. Bagaimana menurut pendapatmu jika ada pemimpin yang mengingkari hasil 
keputusan? 

Pedoman Penskoran. 

A. Pilihan ganda: 

Jawaban benar nilai 1 dan jawaban salah nilai 

B. Isian 

Jawaban tepat nilai 1 , jawaban salah nilai 

C. Uraian 

1 . Bila jawaban sangat sempurna diberi skor 4 

2. Bila jawaban sempurna diberi skor 3 

3. Bila jawaban kurang sempurna diberi skor 2 

4. Bila jawaban tidak sempurna diberi skor 1 

Skor maksimum seluruh soal sikap = 4X5 item = 20 

Skor minimum seluruh soal sikap 1X5 = 5 

.... . Jumlah per olehan skor 

Nilai = X nilai ideal 

Jumlah skor maksimum 

Nilai ideal = 100 



38 



LEMBAR INFORMASI DAN GAMBAR 












<yj?- 



myaWwar uaos 



- f • . 

Ha-"*"" 




L^' 



_eP 






B*nd» 



WP-* 1 



,A- 






& 



p&W 



l*»» n 



c-j u** 






Sf*>"^ 



BRUNEI ■OjjgS'*** 



H K U N t I »,»£ 



AD9 












unl ******* 






1 o* ' 



-■tf' 



Peta wilayah negara anggota ASEAN 




Suasana penandatanganan Deklarasi Bangkok, 8 Agustus 1967 



39 




Lambang ASEAN 




Indonesia pernah menjadi tuan rumah pertemuan kepala negara dan kepala 
pemerintahan (KTT) ASEAN di Bali, tahun 2003 



40 



Rangkuman untuk Diingat 



ASEAN didirikan berdasarkan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 

1967. Negara-negara pendiri ASEAN, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, 

Thailand, dan Filipina. 

Anggota ASEAN saat ini berjumlah sepuluh negara, yaitu Indonesia, 

Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, 

Kamboja, Laos, dan Myanmar. 

Gedung Sekretariat Tetap ASEAN berada di Jakarta. 

Kerja sama ASEAN saat ini meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, dan 

budaya. Indonesia mempunyai peranan penting di kawasan Asia Tenggara. 

Peran Indonesia, antara lain sebagai pemprakarsa berdirinya ASEAN, ikut 

membantu penyelesaian masala Kamboja, dan sebagainya. 



41 



BAB III 
PENUTUP 

Model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata pelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan merupakan wahana untuk membantu guru SD/MI dalam 
melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. 
Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut adanya kompetensi guru 
dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada standar 
kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran. 

Untuk menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik dan benar diperlukan 
perencanaan pembelajaran yang baik dan benar pula dengan mengacu pada peraturan 
yang telah ditentukan dan menggunakan strategi, pendekatan dan model-model 
pembelajaran inovatif dan relevan. Strategi dasar pembelajaran Pendidikan 
Kewarganegaraan berupa variasi interaksi pembelajaran di dalam kelas sebagai 
peletakan dasar kompetensi dan elemen esensial terkait dengan berbagai dimensi 
tujuan. Dengan adanya model pengintegrasian Pendidikan Antikorupsi pada mata 
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di dalam dan 
di luar kelas. 



42 



DAFTAR PUSTAKA 



Allan Jhonson, 2008, (Wikipedia, ensiklopedia bebas-Sosiologi 2210212008), 

Fajar, Arnie, 2003, Pengembangan Sikap Nasionalisme Melalui Pendekatan Sain 
Teknologi Masyarakat pada SMA Negeri 8 di Kota Bandung- Jawa Barat (Tesis) 

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, Memahami untuk Membasmi: Buku Saku untuk 
Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 

Laila, Najmu, 2009, Pemikir Penggerak, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 

Lickona, Thomas, 1991, Educating for Character How Our Schools Can Teach 
Respect and Responsibility, New York: Bantam Books. 

Najib Sulhan, 2008, Mari Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Untuk SD/MI Kelas VI, 
Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
Hasil Amandemen 

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 

Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 
Informasi publik. 

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan 

Republik Indonesia, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5/2004 tentang Percepatan 
Pemberantasan Korupsi 

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang 
Standar Penilaian Pendidikan. 

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 
Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lampiran) 



43 



Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan 
Menengah 

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Rl Nomor 24 Tahun 2006 
Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 
Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan 
Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 
2006 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan 
Dasar Dan Menengah 

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Rl No. 06 Tahun 2007 
tentang Perubahan Permendiknas No. 24 Tahun 2006. 

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Rl Nomor 41 Tahun 2007 
tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 

Schumpeter, A. Joseph. ,1947, Capitalism, Socialism, and Democracy, edisi ke-2, 
New York : Harper. 

Seno Adji, Indrianto, 2009, Korupsi Sistemik, Jakarta: Kompas. 

Soerjono Soekanto, 2008, (www.dikmenum.go.id I. 08/07/2008) 

Stiglitz, Josep E.,2002, Conflicts of interest in eradicating corruption. The Jakarta 
Post, 6. 11 November. 

Sunarso, Anis Kusumawardani, 2008, Pendidikan Kewarganegaraan SD/MI Kelas VI, 
Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional. 

Teten Masduki, 2006. Korupsi jalan terus, kenapa tanya?. Jakarta: Kompas. Hal. 6, 
26 Januari. 

Transparancy International (Wikipedia, ensiklopedia bebas, 2007) 

Von Aleman, Ulrich, 2004. The unknown depths of political theory: the case for a 
multideimensional concept of corruption. Crime, Law & Social Change (42). 
25-34. 

Williams, Robert, 1999, New concepts for old?. Third World Quarterly, Vol. 20. No. 3. 
Hal. 503-513. 



44